TANGERANGBERKABAR.CO.ID – Aliansi Pemuda Berdampak (APB) angkat bicara menanggapi dinamika hubungan antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung yang tengah menjadi sorotan tajam. Rangkaian pengungkapan kasus korupsi hingga aksi penggeledahan yang menyeret nama oknum pejabat negara dinilai memicu riak di tengah masyarakat.

Pendiri APB, Gilang Purnama, menyentil keras isu rivalitas kelembagaan yang belakangan menggelinding liar, terutama di media sosial. Menurutnya, publik tidak boleh terjebak dalam narasi perpecahan, melainkan harus melihat dinamika ini dari kacamata tata negara yang objektif.

“Terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat, kami memandang bahwa dinamika antara Polri dan Kejaksaan harus dimaknai sebagai upaya memperkuat mekanisme pengawasan. Saling mengawasi antarlembaga itu sehat dan diperlukan dalam demokrasi,” ujar Gilang dalam keterangan tertulisnya.

Aksi saling mengungkap dugaan penyimpangan di internal aparat penegak hukum, menurut Gilang, justru bisa menjadi preseden positif. Hal itu membuktikan bahwa tidak ada satu pun institusi di Indonesia yang superior atau kebal terhadap pengawasan, asalkan seluruh prosesnya bersandar pada alat bukti yang sah dan peraturan perundang-undangan.

Namun, APB memberikan catatan kritis agar ketegangan ini tidak ditumpangi oleh kepentingan korps yang dapat mengorbankan agenda besar pemberantasan korupsi.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti atau mandek hanya karena adanya benturan kepentingan institusi tertentu. Masyarakat tentu berharap agar Polri dan Kejaksaan tidak terjebak dalam ego sektoral, melainkan memperkuat koordinasi untuk membongkar praktik korupsi yang merugikan negara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gilang mendorong seluruh aparat penegak hukum hingga ke tingkat daerah untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, independensi, dan akuntabilitas. Langkah ini krusial demi menjaga kepercayaan masyarakat yang sempat goyang akibat polemik di dunia maya.

Ia mengingatkan bahwa tantangan penegakan hukum ke depan semakin berat, sehingga soliditas dan integritas menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

“Indonesia membutuhkan aparat penegak hukum yang solid. Polemik yang terjadi saat ini harus menjadi bahan evaluasi besar bagi seluruh institusi agar pemberantasan korupsi semakin kuat, transparan, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Gilang.

(Der)