TANGERANGBERKABAR.CO.ID – Insiden pecahnya selang corong beton pada proyek pembangunan UP Bitung yang sempat viral di media sosial kini memasuki babak baru. Koordinator Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD), Aziz Patiwara, akhirnya angkat bicara dengan nada tinggi setelah melayangkan surat permohonan audiensi ke kantor Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Banten.

Saat ditemui awak media, Aziz mengungkapkan kekecewaannya atas insiden yang menurutnya sangat memprihatinkan tersebut. Ia menilai kejadian di Perempatan Bitung itu adalah bukti nyata bahwa pengawasan di lapangan sangatlah lemah.

“Kami sangat menyayangkan insiden ini. Bayangkan, warga yang sedang tertib berhenti di lampu merah tiba-tiba ‘bermandikan’ beton cair. Ini bukan sekadar kecelakaan teknis biasa, tapi dugaan kelalaian fatal dalam penerapan standar keselamatan kerja (K3) dan manajemen lalu lintas,” tegas Aziz dengan raut wajah serius.

Aziz juga menyoroti nilai kontrak proyek yang dikerjakan oleh PT Bumi Duta Persada tersebut. Menurutnya, dengan angka mencapai Rp87.319.338.712,47,-, seharusnya tidak ada ruang bagi kesalahan teknis sekecil apa pun yang mengancam keselamatan masyarakat.

“Anggaran proyek ini hampir 90 miliar rupiah, angka yang fantastis! Tapi kenapa keselamatan pengguna jalan nasional seolah dianggap remeh? Jangan sampai atas nama pembangunan, nyawa dan keselamatan publik justru dikorbankan,” lanjutnya.

Sambil memegang salinan surat bernomor 021.03/AMPD/TNG/IV/2026, Aziz menegaskan bahwa organisasinya tidak akan membiarkan kasus ini menguap begitu saja. Ia memastikan AMPD akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, dimulai dengan agenda audiensi yang telah dijadwalkan pada Senin, 4 Mei 2026, pukul 10.00 WIB, langsung di hadapan pimpinan kantor Satker PJN.

Dalam wawancara tersebut, Aziz menguraikan empat tuntutan utama yang menjadi harga mati bagi para mahasiswa. Ia menuntut pihak otoritas untuk melakukan “buka-bukaan” kronologi secara transparan mengenai penyebab teknis di balik pecahnya selang corong beton tersebut. Tak hanya itu, Aziz mendesak adanya audit total terhadap SOP keselamatan kerja yang selama ini diklaim sudah dijalankan dengan benar oleh pihak pelaksana.

Ia juga menekankan pentingnya sanksi tanpa pandang bulu, berupa teguran keras dan evaluasi menyeluruh bagi PT Bumi Duta Persada serta seluruh subkontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut. Sebagai poin penutup yang paling krusial, Aziz meminta adanya jaminan keamanan nyata di lapangan agar area proyek benar-benar steril dan aman bagi pengendara yang melintas ke depannya.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa,” ujar Aziz dengan nada tegas. “Kami tidak akan berhenti bersuara sampai ada langkah konkret dan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang lalai, karena bagi kami, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya.

(Der)