TANGERANGBERKABAR.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntutan rakyat terkait penolakan kenaikan harga BBM non-subsidi hingga ke tingkat tertinggi. Di hadapan ratusan massa aksi yang mengepung Gedung DPRD, Kamis (7/5/2026), Amud berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut agar sampai ke meja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Langkah ini diambil menyusul aksi unjuk rasa ratusan warga yang tergabung dalam Gabungan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (GMPKP) yang memprotes keras kenaikan harga Bio Solar non-subsidi hingga menembus Rp27.900 per liter.

Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, DPRD Kabupaten Tangerang langsung menerbitkan surat resmi nomor B/100.1.2/179/V/DPRD/2026. Surat tersebut dikirimkan kepada Gubernur Banten untuk segera diteruskan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan instansi terkait lainnya.

“Apa yang Bapak dan Ibu suarakan hari ini tidak bisa kami putuskan sendiri di daerah, tetapi kami punya kewajiban untuk meneruskannya. Saya pastikan, dokumentasi dan catatan aspirasi hari ini akan kami sampaikan secara resmi. Kami akan bersurat agar Menteri dan Pemerintah Pusat tahu bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang sedang sangat kesulitan,” tegas Muhamad Amud di hadapan massa aksi.

Amud juga menambahkan bahwa pergerakan warga Tangerang ini merupakan “terobosan” karena berani menyuarakan isu nasional yang menyentuh hajat hidup orang banyak secara elegan.

Mendengar janji tersebut, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Alamsyah, memberikan pernyataan tegas. Ia meminta agar surat tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan desakan nyata untuk menurunkan harga BBM yang ia sebut sebagai “pemiskinan sistematis”.

“Kami pegang janji Pak Ketua DPRD. Surat ini harus sampai dan harus ada jawaban nyata dari Jakarta! Rakyat sudah tidak sanggup lagi membeli Bio Solar seharga Rp27.900 sementara stok subsidi selalu dibilang habis oleh mafia. Jika Menteri Bahlil dan jajarannya tidak mendengar suara dari Tangerang, jangan salahkan jika gelombang massa yang lebih besar akan kembali datang,” tantang Alamsyah.

Dalam surat yang ditandatangani Amud, terdapat beberapa poin desakan krusial yang dititipkan untuk Pemerintah Pusat:

  1. Meninjau ulang kenaikan BBM non-subsidi yang mencapai 60% karena mematikan daya beli.
  2. Mendesak penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS guna menekan biaya energi nasional.
  3. Mengusulkan pengalihan anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan tunai langsung untuk siswa agar lebih tepat sasaran di tengah krisis energi.

Aksi yang berjalan tertib ini menjadi bukti sinergi antara gerakan masyarakat sipil dan lembaga legislatif daerah dalam melawan kebijakan pusat yang dinilai tidak berkeadilan sosial.

(Der)